Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas A

No	Persyaratan
1	Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame (TLB Reklame) [Fotokopi]
2	Persetujuan Prinsip Penyelenggaraan Reklame, jika berada pada kawasan kendali ketat [Fotokopi]
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jika reklame melekat pada bangunan [Fotokopi]
4	Izin Pelaksana Teknis Bangunan (IPTB) penangggung jawab perencana arsitektur
5	Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan) [Fotokopi]
6	Surat Permohonan Surat permohonan atau formulir permohonan Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data
7	Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
8	Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh: Kemenkunham, jika PT dan Yayasan Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi Pengadilan Negeri, jika CV
9	Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan NPWP Badan Hukum
10	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 KTP orang yang diberi kuasa
11	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir [Fotokopi]
12	Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemohon yang menyatakan tidak akan mengubah bentuk reklame
13	Proposal teknis -- silahkan download
14	Jika reklame berada pd tanah/bangunan disewa: Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yg menyatakan tdk keberatan tanah/bangunan digunakan KTP pemilik tanah/bangunan [Fotokopi]
15	Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas A (IMB Reklame Kelas A) terdahulu, jika perpanjangan
16	Checklist Persyaratan (silahkan diunduh)

No	Mekanisme Pelayanan
Durasi: 30 Hari

No	Dasar Hukum Pelayanan
1	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Definisi

Untuk reklame yang berukuran >24m2, atau memiliki LED, atau berada di Kawasan Kendali Ketat

Untuk konsultasi lebih lanjut silahkan hubungi:

0852-2706-7526

0878-3714-2475