Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara (TLB Menara)

No	Persyaratan
1	Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan) [Fotokopi]
2	Rekomendasi zona menara (baru)
3	Surat Permohonan Surat permohonan atau formulir permohonan Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data
4	Identitas Pemohon Jika Warga Negara Indonesia (WNI) : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Jika Warga Negara Asing (WNA) : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA Paspor
5	Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh: Kemenkunham, jika PT dan Yayasan Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi Pengadilan Negeri, jika CV
6	Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan NPWP Badan Hukum
7	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 KTP orang yang diberi kuasa
8	Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
9	Surat perjanjian telah digunakan lebih dari 2 operator (menara bersama)
10	Proposal teknis yang dilengkapi dengan Foto menara (kondisi atau keadaan di lapangan) Surat asuransi Peta lokasi
11	Jika tanah atau bangunan disewa: Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
12	Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara (TLB Menara) terdahulu (perpanjangan)
13	Checklist Persyaratan (silahkan diunduh)

No	Mekanisme Pelayanan
Durasi: 14 Hari

No	Dasar Hukum Pelayanan
1	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Definisi

Diberikan hanya untuk macrocell (menara dengan ketinggian >15 m)

Untuk konsultasi lebih lanjut silahkan hubungi:

0852-2706-7526

0878-3714-2475