Izin Usaha Jasa Konstruksi Menengah dan Kecil

No	Persyaratan
1	Surat Permohonan Surat permohonan atau formulir permohonan Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data
2	Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3	Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh: Kemenkunham, jika PT dan Yayasan Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi Pengadilan Negeri, jika CV
4	Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan NPWP Badan Hukum
5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 KTP orang yang diberi kuasa
6	Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku [Fotokopi dan asli]
7	Jika tanah atau bangunan disewa: Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
8	Proposal teknis dilengkapi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan Tenaga (SKT) [Fc] KTA Asosiasi Perusahaan [Fc] Foto kantor perusahaan (Papan nama/plang, kantor tampak depan, ruang kerja,& ruang rapat) warna 1 lbr Foto penanggung jwb
9	Surat Penyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan bahwa akan mengurus UUG dan IMB dalam waktu 1 tahun
10	Surat Penyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan akan melakukan Pengelolaan Lingkungan
11	Checklist Persyaratan (silahkan diunduh)

No	Mekanisme Pelayanan
Durasi: 10 Hari

No	Dasar Hukum Pelayanan
1	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk konsultasi lebih lanjut silahkan hubungi:

0852-2706-7526

0878-3714-2475